Pemerintah Indonesia akan membentuk Pokja (Kelompok Kerja) khusus untuk penanggulangan pungutan liar (pungli) di tempat-tempat wisata. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk memerangi praktik pungli yang masih sering terjadi di destinasi wisata di berbagai daerah.
Pungli merupakan salah satu masalah yang merugikan bagi industri pariwisata di Indonesia. Praktik pungli seperti pungutan liar oleh oknum yang mengaku sebagai petugas atau penjaga wisata dapat merugikan para wisatawan dan merusak citra pariwisata Indonesia.
Dalam membentuk Pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, Pemerintah akan melibatkan berbagai pihak terkait seperti Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata daerah, kepolisian, dan stakeholders lainnya. Pokja ini akan bertugas untuk melakukan pemantauan dan penindakan terhadap praktik pungli di tempat wisata.
Selain itu, Pokja juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengelola tempat wisata tentang bahaya pungli serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Dengan adanya Pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, diharapkan praktik pungli dapat diminimalisir dan industri pariwisata dapat berkembang dengan baik.
Pemerintah juga mengajak masyarakat dan para wisatawan untuk ikut berperan aktif dalam melawan praktik pungli di tempat wisata. Dengan bersama-sama menjaga kebersihan dan keamanan tempat wisata serta melaporkan jika menemui praktik pungli, kita dapat menciptakan lingkungan wisata yang bersih, aman, dan nyaman bagi semua orang.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah ini, diharapkan pariwisata Indonesia dapat semakin berkembang dan menjadi destinasi wisata yang terpercaya dan berkualitas. Semua pihak harus bekerja sama untuk memberantas praktik pungli dan menjaga kelestarian pariwisata Indonesia.
